TIFAMALUKU. COM **Ambon, 30 September 2026** — Kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan Pemerintah Provinsi Maluku ditaksir mencapai sekitar **Rp38 miliar**, yang menumpuk sejak tahun 2021 hingga 2026. Jumlah ini berkaitan dengan kepesertaan pegawai pemerintah daerah, baik pegawai reguler maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menyampaikan hal ini kepada wartawan seusai rapat kerja dengan mitra Komisi III DPRD Maluku di Gedung DPRD Maluku, Rabu (30/9/2026). Ia menegaskan angka Rp38 miliar belum bisa dianggap final — DPRD meminta Pemprov Maluku dan BPJS Kesehatan segera melakukan **rekonsiliasi data** untuk memastikan besaran kewajiban yang sebenarnya.
“Bisa saja angka ini terkoreksi jika disesuaikan dengan Peraturan Presiden yang berlaku. Kita tidak ingin ada perbedaan data antara Pemprov dan BPJS,” ujar Johan.
– Pemprov Maluku berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, BPKD, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan untuk memverifikasi jumlah peserta, dasar penghitungan iuran, dan besaran kewajiban.
– Dasar pembayaran harus sesuai dengan ketentuan dan SK kementerian terkait, baik untuk pegawai reguler maupun PPPK.
– Penyelesaian dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Johan menyebut pemerintah daerah telah menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Selain itu, DPRD berencana mengirimkan tim untuk berkonsultasi dengan kementerian terkait guna memperoleh kejelasan mekanisme pembayaran dan kepesertaan. DPRD juga meminta penjelasan terkait kualitas pelayanan BPJS yang diterima oleh pegawai maupun masyarakat di Maluku. (TM-OL)
