TIFA MALUKU.COM – Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, saat ini total Aparat Negeri Sipil (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Ambon berjumlah 2.260 sementara jumlah tenaga honorer yang terdaftar sebanyak 1.930 orang.
Data ini menurut dia, sesuai dengan laporan dari Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Pemkot Ambon, Benny Selano dalam pertemuan dengan Komisi II DPRD Kota Ambon belum lama ini.
Dikatakan, dari total ASN dan tenaga honorer ini maka anggaran belanja pegawai yang terkuras dari APBD Kota Ambon mencapai 40 persen. Bahkan berpotensi naik tahun 2023.
“Untuk tahun anggaran 2023, Pemkot Ambon mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk belanja pegawai. Penambahan anggaran belanja pegawai ini berkaitan dengan proses pengangkatan CPNS melalui seleksi PPPK Tahun 2023. Dimana formasi PPPK 2023, Kota Ambon mendapat kuota untuk tenaga pendidikan sebanyak 942 dan tenaga kesehatan 210 sehingga totalnya yakni 1.152,” kata Tito.
Menurut Tito, kedepannya Pemkot harus fokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui sumber-sumber pendapatan yang ada terutama pajak dan retribusi. Pengelolaan PAD harus dilakukan secara tertangungjawab. Target-target pendapatan dari OPD-OPD pengumpul harus tercapai.
Setiap OPD harus kerja inovatif dan diperkuat dengan sumber daya aparatur dan memiliki konsep perencanaan yang matang untuk mencapai target yang diinginkan.
“Saya kira, semangat dari Penjabat Walikota Ambon dan Sekkot Ambon untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek perlu ditunjang dengan kinerja aparatur melalui kerja-kerja inovatif. Kalau itu tidak mampu dilakukan oleh pejabat yang diberikan tanggungjawab dan kewenangan untuk mengelola OPD tertentu maka sebaiknya diganti dengan pejabat yang lain. Jangan dipertahankan sementara dalam kinerjanya tidak menunjukan prestasi yang membanggakan,” ujarnya.
Ditegaskan, kalau Ambon mau maju dan keluar dari krisis maka harus ada terobosan-terobosan oleh pejabat Walikota Ambon dan Sekkot Ambon.
“Sekali lagi saya katakan, sebagus apapun program dan kebijakan dari Penjabat Walikota dan Sekkot Ambon kalau tidak ditunjang dengan kinerja para pejabat dan aparatur maka percuma,” kata Tito.
Terkait dengan seleksi PPPK, Tito berharap formasi PPPK Tahun 2023 semua terisi baik untuk tenaga pendidikan maupun kesehatan. Tito juga berharap, agar kedepannya proses rekrutmen dalam bentuk apapun harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Ambon. Pihak sekolah misalnya tidak bisa seenaknya merekrut guru honorer atau kontrak tanpa berkoordinasi dengan BKD. Demikian pun dengan instansi lainnya. (TM-02)
