Tifa Maluku. Com – Wakil Gubernur, Drs Barnabas Nathaniel Orno menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dan mitra kerjanya di lantai IV kantor Gubernur Maluku, Senin (21/2/2022).
Rombongan Komisi IX DPR RI dipimpin oleh ketua tim, Hj Dewi Asmara, SH. MH dan enam anggota Komisi IX, pejabat eselon II pada kementerian kesehatan, tenaga kerja, Kementerian Sosial, Direktur dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, maupun pimpinan BKKBN Wilayah Maluku, Papua, Sumatra dan Sulawesi.
Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Hj Dewi Asmara, SH. MH dalam pertemuan dengan wakil Gubernur dan pimpinan Forkopimda Provinsi Maluku menjelaskan kunker ini dalam rangka menggali berbagai informasi terkait perkembangan kasus virus Corona di Maluku dan kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah untuk nantinya informasi dan data-data yang didapat akan disampaikan kepada Kementerian terkait untuk diambil langkah cepat. Apalagi lanjut ia, kasus Corona varian terbaru (Omicron) sudah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia dan penyebarannya begitu cepat sehingga membutuhkan penanganan serius dari pemerintah daerah itu sendiri.
Kedua terkait sinkronisasi aturan dari pusat di daerah. Hal ini mengingat kasus virus corona Omicron di Jakarta terus meningkat. Apakah di Maluku juga mengalami hal yang sama.
Pihak nya juga menyoroti bantuan-bantuan obat-obatan maupun alat-alat kesehatan dari Pemerintah Pusat apakah sudah diterima atau belum oleh pemerintah provinsi Maluku. Sebab dalam laporan Menteri Kesehatan RI kepada Komisi IX DPR RI, pasokan obat-obatan maupun alkes cukup banyak dalam upaya mengatasi penyebaran virus Corona varian terbaru ini.
Bukan saja persoalan Virus Corona Komisi IX DPR RI juga menyoroti persoalan tenaga kerja di Maluku. Komisi IX DPR RI ingin memastikan apakah ada penambahan dunia usaha di tengah-tengah situasi pandemi saat ini.
“Kalau memang ada, kita ingin pastikan usahanya bergerak di bidang apa saja, sehingga kita dorong agar pelaku-pelaku usaha yang tumbuh di masa pandemi ini mendapat perhatian dari Kementerian terkait, ” ujar politisi perempuan asal Partai Golkar Dapil Jawa Barat IV ini.
Di tempat yang sama, anggota komisi IX DPR RI, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M. Ag, M. Hum, MA juga meminta penjelasan Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Maluku terkait klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan.
Ditanyakan apakah pihak BPJS Kesehatan sudah membayar klaim dari surat sakit atau belum. Sebab dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja di Jakarta termasuk BPJS bahwa seluruh klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan telah dibayar. Untuk itu Komisi ingin pastikan bahwa seluruh proses pembayaran kepada rumah sakit sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan termasuk Rumah Sakit yang ada di Provinsi Maluku.
Politisi asal PAN ini juga menyentil persoalan Stunting di Maluku. Dalam pertemuan itu, dia meminta data kasus Stunting di Maluku dan langkah-langkah yang ditempuh oleh BKKBN Wilayah Maluku seperti apa.
Sebab menurut ia, program ini merupakan program unggulan Presiden RI, Jokowi. BKKBN sebagai penanggungjawab atas program ini mestinya membangun kerjasama yang baik dengan Dinas Catatan Sipil & Kependudukan di daerah untuk mengatasi persoalan Stunting di Maluku.
“Dari program inikan ada penambahan anggaran pusat kepada BKKBN. Kami harap, kasus Stunting di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku dapat diatasi secara baik.
Wakil Gubernur Maluku, Drs Barnabas Nathaniel Orno kepada Komisi IX DPR RI berharap kunker ini kiranya membawa angin surga bagi daerah dan masyarakat di Maluku.
“Saya harap forum ini mampu melahirkan sebuah kebijakan dari pempus dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang sementara dihadapi oleh Pemprov Maluku saat ini. Salah satunya, pemenuhan kebutuhan alat-alat Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah yang ada di Maluku.
“Kita terkendala fasilitas kesehatan yang kurang memadai di sejumlah Rumah Sakit termasuk RSUD Dr Haulussy Ambon. Ambil misal untuk pengujian hasil menunggu hasil dari Makasar atau Jakarta. Sebab alatnya tidak ada di Ambon. Mestinya, ini menjadi perhatian serius Pempus dan kita harap ada dukungan dari Komisi IX DPR RI, ” kata Wagub.
Selain itu, Maluku saat ini membutuhkan tenaga doker spesialis dan tenaga operator pada rumah sakit Dr Leimena. Hal ini berdasarkan hasil kordinasi pemda dengan pihak RS Dr Leimena.
Dikatakan, kekuatan APBD Provinsi Maluku sangat kecil. Hanya Rp 3 tiriliun per tahunnya. Dari anggaran tersebut, sebagian besar anggaran dibiayai untuk belanja pegawai dan penanganan Covid-19. Olehnya itu, pemerintah daerah sangat kesulitan dan menjawab kekurangan-kekurangan yang ada.
“Kita hanya berharap, ada dukungan anggaran dari pusat. Kehadiran Komisi IX di Maluku kiranya mampu memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di negeri ini. Maluku merupakan bagian yang tidak terlepas dari NKRI. Maluku merupakan pondasi NKRI sebab kita berada di wilayah perbatasan Negara tetangga baik Australia maupun Timur Leste. Mestinya Maluku jangan dianak tiri kan oleh Negara. Kebijakan anggaran pusat juga harus berpihak kepada Masyarakat di Maluku, ” Ujar Wagub.
Ditegaskan pula, dalam historis perjalanan terbentuknya NKRI, Maluku juga punya andil besar. Mestinya di era kemerdekaan RI, Maluku juga berhak menikmati buah dari perjuangan ini.
“Kita tidak minta banyak, Perjuangan Provinsi Kepulauan kiranya direstui oleh Pemerintah Pusat. Sebab wilayah kita merupakan wilayah kepulauan. Untuk menjangkau kabupaten di Maluku, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kita masih butuh armada perhubungan laut yang menghubungkan pulau-pulau. Kita berharap, Pempus jangan tutup mata dengan penderitaan yang dihadapi masyarakat Maluku saat ini, ” pungkas ia. (TM-03)
