TIFAMALUKU.COM, – Komisi III DPRD Provinsi Maluku menemukan sejumlah persoalan serius dalam proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku. Temuan ini terungkap saat agenda pengawasan tahap pertama yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Fokus pengawasan adalah kesesuaian volume pekerjaan dengan pagu anggaran serta progres realisasi fisik proyek.
Selisih Volume Proyek di KKT: Anggaran 2,8 Km, Realisasi Hanya 2,7 Km
Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Komisi III mendapati adanya perbedaan mencolok antara panjang jalan yang tertera dalam dokumen anggaran dan kondisi riil di lapangan. Pagu anggaran proyek tersebut menargetkan pembangunan sepanjang 2,8 kilometer. Namun, hasil pengukuran langsung di lapangan menunjukkan bahwa panjang jalan yang terealisasi hanya sekitar 2,7 kilometer.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menegaskan bahwa perbedaan ini tidak bisa dianggap remeh. “Kalau dalam dokumen tertulis 2,8 kilometer, maka di lapangan juga harus 2,8 kilometer. Tidak boleh kurang. Ini yang akan kami dalami,” tegasnya kepada wartawan di Ambon, Rabu (4/3/2026). Ia menekankan bahwa setiap perbedaan volume pekerjaan harus dapat dijelaskan secara teknis dan administratif oleh pihak pelaksana proyek demi akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Progres Jalan Saleman-Besi di Malteng Dipertanyakan: Baru 400 Meter dari Target 1.400 Meter
Sementara itu, di Kabupaten Maluku Tengah, Komisi III menyoroti progres pekerjaan Jalan Saleman-Besi yang dinilai belum maksimal. Dari total rencana panjang sekitar 1.400 meter, pekerjaan yang terealisasi di lapangan baru mencapai sekitar 400 meter. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat proyek tersebut sangat vital untuk aksesibilitas masyarakat dan konektivitas antar wilayah.
“Kalau perencanaannya 1.400 meter, maka harus jelas kenapa baru 400 meter yang dikerjakan. Apakah karena tahapan anggaran atau ada kendala teknis. Ini akan kami minta penjelasan resmi,” ujar Alhidayat, menuntut klarifikasi atas lambatnya progres tersebut.
Evaluasi Menyeluruh Bersama OPD Teknis
Komisi III memastikan bahwa seluruh temuan ini akan dibahas secara mendalam dalam rapat evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait yang dijadwalkan pekan depan. Evaluasi akan mencakup kesesuaian volume pekerjaan, realisasi fisik, serta pertanggungjawaban anggaran.
Alhidayat menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan hingga seluruh kabupaten/kota selesai dikunjungi. Ia menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek infrastruktur. “Panjang jalan, volume pekerjaan, hingga kualitasnya harus sesuai kontrak. Ini menyangkut uang rakyat dan kepentingan masyarakat luas,” tandasnya, menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan yang berkualitas dan akuntabel. (TM-OL)
