TIFAMALUKU.COM, AMBON, 02 April 2026 — Aktivitas pertambangan batu gamping PT Gunung Makmur Indah (GMI) di Seram Bagian Barat menjadi sorotan publik. DPRD Maluku melalui Komisi II mendesak seluruh dokumen perizinan dan proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan dibuka secara transparan.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menjelaskan PT GMI awalnya memiliki izin usaha pertambangan untuk marmer sejak 2020, lalu mengurus perizinan baru saat menemukan cadangan batu gamping. Informasi ini penting diluruskan agar tidak berkembang persepsi bahwa perusahaan beroperasi tanpa legalitas.
“Semua harus dibuka secara terang. Publik berhak tahu yang sebenarnya, agar tidak ada spekulasi yang meresahkan masyarakat,” tegas Irawadi.
DPRD juga menekankan eksploitasi sumber daya harus memberi manfaat nyata bagi daerah melalui pembayaran retribusi dan pajak. “Kalau ada kekurangan, perbaiki. Tapi kalau sudah sesuai aturan, sampaikan secara jujur kepada publik,” pungkasnya. DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. (TM-OL)
