Serahkan LKPJ 2022, Wagub Harap Ada Rekomendasi Konstruktif

oleh -12 views

TIFA MALUKU.COM – Wakil Gubernur Maluku, Barbanas Orno menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Maluku.

LKPJ tersebut diterima langsung Ketua DPRD, Benhur Watubun, dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ TA 2022, di rumah rakyat, Karang Panjang, Ambon, Rabu (05/04/2023).

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Wakil Gubernur, Barnabas Orno dalam sambutannya mengatakan walaupun masih diperhadapkan dengan upaya-upaya pemulihan akibat dampak Covid-19, Maluku mengalami kemajuan yang signifikan, tergambar dari berbagai indikator pembangunan yang menunjukan perbaikan.

Tahun 2022, ekonomi kita dapat tumbuh sebesar 5,73 persen meningkat dari 5,33 persen di tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi diikuti pula penurunan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 6,88 persen dari 6,93 persen.

Tingkat kemiskinan turun menjadi 16,23 persen September 2022, dari 16,30 persen pada September 2021.

Indeks pembangunan manusia Provinsi Maluku tahun 2022 meningkat dari 69,71 persen, menjadi 70,22, dan mengalami peningkatan pada seluruh dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat mencapai 66,45 tahun dari 66,09 tahun.

Dimensi pengetahuan yang diukur melalui harapan lama sekolah dari 11,97 tahun menjadi 14 tahun, dan rata-rata lama sekolah dari 10,3 tahun menjadi 10,19 tahun, serta dimensi standar hidup layak meningkat Rp8,77 juta/tahun menjadi Rp8,87 juta/tahun

Menurut Wagub, berbagai kemajuan yang tercapai tidak terlepas dari upaya bersama menetapkan APBD 2022, sebagai salah satu instrumen penggerak pembangunan, dimana telah ditetapkan PAD sebesar Rp2,99 Triulun, terealisasi Rp2,92 triliun atau 97,61 persen. Sementara pada sisi belanja ditetapkan Rp3,26 triliun, realisasi Rp3,6 triliun, atau 93,86 persen.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan terdapat pembiayaan neto sebesar Rp266,160 miliar, realisasi Rp290,439 miliar.

“APBD yang telah digambarkan seluruhnya, diimplementasikan melalui berbagai program, dan kegiatan yang dilaksanakan OPD,” ucapnya.

Wagub berharap, melalui pembahasan LKPJ dapat melahirkan rekomendasi konstruktif, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan kemajuan daerah , yang dilakukan melalui peningkatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mengatakan LKPJ yang disampaikan Pemda kepada DPRD, nantinya dilihat sampai sejauh mana capaian kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemda, dan permasalahan apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

“Dokumen ini akan selanjutnya dibahas DPRD sesuai mekanisme, dan akan melahirkan rekomendasi terhadap LKPJ,” tandasnya. (TM-06)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.