TIFA MALUKU. Com – Di tengah jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang diklaim aman dan terkendali, muncul tanda tanya besar di mata publik. Mengapa data pasti jumlah stok yang tersedia tidak pernah dipaparkan secara terang dan terbuka? Isu ini kian mengemuka setelah pembahasan krusial antara DPRD Maluku dan Pertamina berlangsung secara tertutup, meninggalkan ruang spekulasi yang melebar di tengah masyarakat.
Kondisi ini terungkap menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Maluku bersama manajemen Pertamina Patra Niaga Regional VIII di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (1/4/2026). Meskipun dalam forum tersebut Pertamina memastikan pasokan aman, namun satu hal yang menjadi sorotan utama: angka riil ketersediaan stok sama sekali tidak dirinci ke hadapan wakil rakyat maupun publik.
Istiani Abas, Humas Pertamina Patra Niaga Regional VIII, berkilah bahwa antrean panjang yang sempat melanda sejumlah SPBU di Ambon beberapa waktu lalu bukan disebabkan oleh kelangkaan barang, melainkan akibat perilaku panic buying atau pembelian berlebihan yang dipicu kabar-kabar yang beredar di media sosial.
“Per 1 April tidak ada kenaikan harga. Dari sisi stok, kami pastikan aman dan tidak ada kelangkaan. Kami ditugaskan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat,” tegas Istiani.
Ia menambahkan, jalur distribusi saat ini berjalan sangat normal, bahkan diperpanjang hingga malam hari untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi di lapangan pun kini diklaim sudah kembali kondusif tanpa antrean panjang. Menurut penjelasannya, pasokan untuk wilayah Ambon bersumber dari Integrated Terminal Wayame yang menjadi penopang sekitar 20 terminal penyimpanan yang tersebar di wilayah Papua hingga Maluku. Kapasitas stok yang ada disebut mampu bertahan hingga 20 hari ke depan, dengan pasokan yang terus mengalir berkelanjutan.
Namun, penjelasan tersebut terasa menggantung. Saat didesak untuk menyebutkan berapa persis jumlah liter atau volume BBM yang tersimpan di terminal strategis tersebut, pihak Pertamina menutup rapat datanya. Sikap ini justru memunculkan kesan bahwa ada informasi yang sengaja tidak dibuka sepenuhnya kepada publik, apalagi mengingat pembahasan penting ini berlangsung di balik pintu tertutup.
Pertamina sendiri terus berupaya meredam keresahan, dengan menghimbau masyarakat agar tidak mudah terhasut isu yang belum jelas kebenarannya dan menghindari pembelian berlebihan.
“Kami harap masyarakat bisa mencari informasi yang akurat, tidak terpancing isu, dan melakukan pembelian secara wajar sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Dari sisi angka penyaluran yang berani dipublikasikan, Pertamina mencatat rata-rata penyaluran harian di Ambon mencapai 120 kilo liter (KL) untuk jenis Pertalite dan 69 KL untuk Pertamax.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, yang hadir memimpin rapat, menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan yang diterima dewan, seluruh jenis BBM—mulai dari Pertalite, Pertamax, Dexlite, Bio Solar, hingga minyak tanah—dipastikan aman dan cukup untuk kebutuhan 20 hari ke depan.
Menurut pandangannya, antrean panjang yang terjadi sebelumnya adalah akumulasi dari berbagai faktor: mulai dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, momentum kegiatan keagamaan, hingga beredarnya isu kenaikan harga yang memicu kepanikan berlebihan.
“Masyarakat tidak perlu panik. Semua produk BBM dalam kondisi aman,” tegas Irawadi berusaha menenangkan.
Meski jaminan keamanan pasokan telah disampaikan, satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah besar adalah transparansi data. Selama angka pasti ketersediaan tidak dipublikasikan secara terbuka, keraguan publik sulit sepenuhnya hilang. Keterbukaan data menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terjaga, dan ketakutan akan krisis pasokan tidak kembali terulang di masa mendatang. Publik berhak tahu, apa yang sebenarnya tersimpan di tangki-tangki penyimpanan energi kita. (TM-OL)
