TIFAMALUKU. COM **Ambon, 14 Oktober 2026** — Anggota DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, menyoroti pelaksanaan program irigasi pompa yang bersumber dari APBN. Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi dan menyesuaikan program tersebut dengan kondisi geografis, ketersediaan sumber air, serta kebutuhan pertanian di Maluku.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi Komisi II DPRD Maluku bersama 13 mitra terkait, digelar di ruang rapat Komisi II DPRD Maluku pada Rabu (14/10/2026).
Yan menegaskan, program pemerintah pusat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target nasional tanpa mempertimbangkan kesiapan lahan dan ketersediaan air di daerah. “Program dari pemerintah pusat seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, bukan sebaliknya — daerah yang dipaksa mengikuti keinginan pusat,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan program ini memang baik, yaitu meningkatkan hasil pertanian dan membantu petani. Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai jika perencanaan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jika dipaksakan di lahan yang tidak memenuhi syarat teknis atau kekurangan air, program justru dapat menimbulkan kerugian bagi petani.
Yan menekankan pentingnya ketelitian dalam menetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). Proses ini harus melibatkan penyuluh pertanian, tenaga teknis, serta pemerintah kabupaten dan kota sejak awal perencanaan, agar lokasi yang dipilih benar-benar layak dan memiliki akses air yang memadai.
Ia juga mengingatkan ketua kelompok tani untuk memahami sepenuhnya isi surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang telah ditandatangani. Kegagalan pelaksanaan program dapat berujung pada konsekuensi administratif, termasuk kewajiban pengembalian dana.
“Jangan sampai program yang seharusnya menjadi berkat bagi petani justru menjadi beban, karena lahan tidak sesuai dan sumber air tidak tersedia,” tegasnya.
Yan meminta verifikasi dilakukan jauh sebelum program direalisasikan, agar tidak ada penetapan lokasi yang terburu-buru hanya demi memenuhi target penyerapan anggaran. Keberhasilan program tidak boleh diukur dari banyaknya lokasi yang ditetapkan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan petani.
Mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan dengan kondisi air yang beragam di setiap daerah, perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal sangat penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Ia berharap evaluasi ini memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat tani di Maluku. (TM-OL)
