TIFA MALUKU. COM – Melanjutkan kunjungan kerjanya di Maluku, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI didampingi Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, Mencanangkan Gerakan Pembangunana Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023, di Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada Kamis, (15/6/2023)
Pada kesempatan itu Mahfud, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai wadah menyatukan komitmen dalam mengelola perbatasan Negara.
“Tujuan pertama pemerintah yakni melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah melakukan Langkah-langkah pembangunan konkrit di wilayah perbatasan seperti saat ini.” Jelasnya.
Menko juga mengingatkan kembali, tentang perbatasan negara dimana merupakan beranda Negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.
“Presiden RI sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan Negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara.” Tambahnya.
Menko juga ingin menegaskan bahwa BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD, dan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar di Leti, Meatimiarang, Kisar, Lirang agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.
“Pada tahun 2023 pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp. 7,717 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini harus dikawal bersama sehingga lokasi anggaran dapat optimal di gunkan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan.” Ungkapnya.
Menkopolhukam yang juga selaku ketua pengarah BNPP menyampaikan apresiasi atas berbagai Langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian Lembaga dan pemda dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil, dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju kearah yang lebih baik dari waktu ke waktu.
“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkrit dalam program ini dan Kementerian Lembaga dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.” Jelasnya.
Ia juga menyampaikan, Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatsan wilayah negara dan Kawasan perbatasan tahun 2023 oleh kementerian dan Lembaga, dan hasil monitoring harus dikoordinasi kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadinya 2 hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.
“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban.” Tutupnya. (TM-07)
