TIFAMALUKU.COM –Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, S. Pi mengatakan, target pendapatan asli daerah (PAD) 2022 yang direncanakan sebesar Rp168, 777,204,294 mengalami penurunan dibandingkan 2021 yakni sebesar Rp190 miliar.
Bahkan pendapatan dari transfer pusat 2022 yang direncanakan sebesar Rp897, 702,680,372 juga mengalami penurunan dari tahun 2021 yakni Rp943, 091,576,000 (sebelum perubahan) dan Rp906, 061,599,000 (setelah perubahan).
“Kalau dilihat dari postur tubuh APBD 2022 yang digodok dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif melalui tim badan anggaran dengan melibatkan pimpinan-pimpinan fraksi, komisi dan OPD atau mitra, maka besaran pendapatan daerah 2020 yang direncanakan sebesar 1,153,827,292,601 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1, 269,082,990,122 (sebelum perubahan) dan setelah perubahan sebesar Rp1, 232,622,094,” ungkap politisi partai Gerindra tiga periode ini kepada redaksi Tifa Maluku. Com melalui telepon selulernya.
Sama halnya juga pada anggaran belanja daerah. Dimana lanjut Latupono pada postur APBD 2022 direncanakan sebesar Rp1, 155,618,257,000 atau terjadi defisit Rp1, 790,965,000.
Sementara APBD 2021 sebelum perubahan sebesar Rp1, 290,131,996,123 dan setelah perubahan sebesar Rp1, 372,619,741,572.
“Penurunan terjadi pada anggaran belanja daerah sehingga kalau dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah 2022 dinilai kecil atau mengalami penurunan di bandingkan APBD 2021,” akui Latupono.
Menurut Latupono, kedepannya pemerintah kota (Pemkot) Ambon memaksimalkan PAD yang ada. Apa yang menjadi target pendapatan dari OPD pengumpul harus dicapai melalui kerja-kerja yang inovatif, efesien dan efektif serta tertanggung jawab. Selain itu, perlu lagi digali sumber-sumber pendapatan yang baru sehingga mampu meningkatkan PAD demi kesejahteraan masyarakat dan daerah (Kota Ambon) yang kita cintai ini. Sebab fakta membuktikan bahwa realiasi dari penerimaan PAD tahun 2021 tidak sesuai target.
“Kalau saya menilai, OPD memasang target pendapatan terlalu tinggi, padahal dalam realiasi tidak sesuai target. Olehnya itu kita (DPRD) cukup keras soal itu, ” ujar ia.
Dirinya juga berharap selain Mengoptimalkan PAD yang ada, belanja daerah juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat baik itu pendidikan maupun kesehatan dan terkhususnya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemik Covid-19.
“Ini harapan kita bersama, APBD 2022 harus dapat dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat,” pungkas Latupono. (TM-01).
