Tifa Maluku. Com – Fraksi PKB DPRD Kota Ambon menilai, harga sewa lapak di kawasan Pantai Losari, yang dipatok Rp15 juta hingga Rp30 juta, dinilai terlalu memberatkan pedagang.
Olehnya Fraksi PKB meminta agar Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mengkaji kembali harga sewa lapak tersebut.
Hal ini ditegaskan Gunawan Mochtar kepada Wartawan di gedung DPRD Kota Ambon, Senin (24/01/2022).
Menurut Gunawan, dalam kondisi ekonomi yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19, mestinya pemerintah harus berpihak kepada pelaku-pelaku usaha atau pedagang ini.
Bukan sebaliknya kebijakan yang dibuat membuat pelaku usaha semakin tertekan.
“Saya kira, pemerintah kota Ambon jangan hanya mengejar keuntungan semata dari sewa lapak ini. Yang harus menjadi fokus pemerintah, bagaimana mengupayakan agar pendapatan para pelaku usaha ini ada peningkatan dari waktu ke waktu. Pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi di masyarakat. Bukan sebaliknya membuat kebijakan yang pada akhirnya mematikan usaha masyarakat itu sendiri, ” tegas ia.
Gunawan menambahkan, biaya sewa lapak harus sesuai dengan fasilitas dan sarana prasarana yang disiapkan. Jangan hanya asal patok harga sewa, namun kenyataannya fasilitas yang diperuntukan tidak sebanding dengan harga sewa yang harus dibayar oleh pedagang.
“Kenapa Fraksi PKB meminta agar harga sewa lapak ini dikaji kembali, karena harus seimbang dengan fasilitas yang disiapkan pemerintah. Kedua, harus pakai pertimbangan kemanusiaan dong. Jangan hanya kejar keuntungan semata. Lalu pelaku-pelaku usaha ini menjadi korban. Selanjutnya, uang sewa ini disetir kemana? apakah langsung setor ke dinas Indag atau pengembang? ini mestinya dijelaskan sehingga ada keterbukaan. Dalam kebijakan ini jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan pihak lain yang mendapat keuntungan besar, ” tegas ia.
Gunawan juga meminta para pedagang untuk mendukung program pemerintah kota Ambon terkait dengan penataan pasar Mardika. Pasar Mardika kedepannya selain sebagai pusat ekonomi rakyat, harus dapat dikelola secara baik sehingga menjadi salah satu icon di kota ini.
“Kedepannya kita sudah harus berpikir bagaimana mendesain agar pasar selain menjadi sentral ekonomi, tetapi juga sebagai salah icon yang menarik wisatawan yang berkunjung di Kota Ambon. Olehnya penataan yang sudah dirancang oleh pemerintah harus didukung oleh para pedagang. Ambil misal, terminal jangan dijadikan sebagai tempat berjualan. Selama ini kan, terminal dijadikan tempat berjualan yang membuat arus lalu lintas menjadi terganggu. Kedua, trotoar yang mestinya berfungsi untuk pejalan kaki, jangan dialih fungsikan sebagai lokasi berjualan. Ini juga mestinya menjadi perhatian serius bersama. Biar perlu harus ada aturan dari pemerintah untuk pedagang tidak lagi menggunakan trotoar untuk berjualan. Kalau ditemukan ada yang berjualan, harus ditindak tegas, ” kata ia.
Fraksi PKB tetap memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Ambon selama program dan kegiatan serta kebijakan pemerintah berdampak besar bagi kepentingan masyarakat. Sebaliknya Fraksi PKB akan menjadi lawan ketika program-program dan kebijakan yang ditempuh tidak pro rakyat, ” pungkas Gunawan. (TM-02).
