TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — Komisi I DPRD Maluku menyesalkan ketidakhadiran pihak Kodam XV/Pattimura dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyelesaian sengketa tanah di kawasan OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin (22/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, dihadiri oleh masyarakat, kuasa hukum warga, serta Kantor Pertanahan Kota Ambon. Namun, pihak Kodam XV/Pattimura yang telah diundang secara resmi justru tidak hadir tanpa memberikan keterangan atau alasan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Edison Sarimanela, menyampaikan kekecewaannya atas hal tersebut. Menurutnya, DPRD telah menyampaikan undangan resmi dan berharap pihak Kodam dapat hadir guna mencari solusi bersama atas persoalan ini.
“Kami sudah mengundang secara resmi, tetapi tidak hadir. Pihak kami akan memanggil kembali sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Edison kepada wartawan di Ambon.
Ia meminta agar Pangdam XV/Pattimura memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, mengingat sengketa tanah tersebut berpotensi menjadi “bom waktu” di tengah masyarakat jika tidak segera diselesaikan.
“Persoalan ini bisa menjadi bom waktu ke depan. Karena itu, kami berharap pihak Kodam dapat hadir agar tercapai solusi yang menguntungkan semua pihak dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Edison menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga representasi rakyat berkewajiban menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memanggil Kodam XV/Pattimura hingga persoalan ini mendapatkan kejelasan.
“Ini adalah aspirasi masyarakat yang harus kami perjuangkan. Hingga saat ini kami juga belum mengetahui alasan ketidakhadiran pihak Kodam, padahal undangan telah disampaikan secara resmi oleh lembaga,” katanya.
Ia menambahkan, apabila setelah tiga kali pemanggilan pihak Kodam tetap tidak hadir, DPRD akan menempuh langkah lain sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Jika sampai tiga kali dipanggil tetap tidak hadir, ada mekanisme lain yang akan kami tempuh. Kami bisa saja menyurati pemerintah pusat atau Markas Besar TNI terkait persoalan ini,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN), Edison menyampaikan bahwa pihak BPN menyatakan belum memiliki dokumen lengkap terkait sengketa tersebut. Meski demikian, kehadiran BPN dinilai penting karena langsung diminta oleh kuasa hukum masyarakat.
Dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Maluku berencana menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Kodam XV/Pattimura. Jika tetap tidak dihadiri, DPRD berencana turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan.
“Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD untuk melakukan peninjauan ke lokasi agar persoalan ini dapat segera diselesaikan. Masyarakat membutuhkan kepastian,” pungkas Edison.
Komisi I DPRD Maluku juga berencana menyusun dan menerbitkan rekomendasi khusus terkait penyelesaian sengketa tanah tersebut sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. (TM-OL)