TIFAMALUKU.COM, – Menjelang puncak arus mudik Idul Fitri 2026, berbagai persoalan krusial terkait layanan publik di Provinsi Maluku mulai disorot tajam oleh DPRD. Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yeremias, secara khusus mengangkat isu program mudik gratis, operasional kapal penyeberangan, hingga stabilitas pasokan listrik yang dinilai masih memerlukan perhatian serius.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama mitra kerja di Ambon, Kamis (5/3/2026), Anos Yeremias mengungkapkan bahwa program mudik gratis angkutan laut tahun ini belum sepenuhnya merata. Meskipun telah dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan bersama KSOP dan PT PELNI dengan kuota sekitar 14.000 penumpang, masih ada empat daerah kepulauan yang belum terakomodasi: Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Wilayah-wilayah ini juga perlu mendapat akses program mudik gratis agar masyarakat kepulauan memiliki kesempatan yang sama,” tegas Anos, mendesak adanya pemerataan akses. Ia mengusulkan solusi berupa deviasi atau pengalihan rute kapal perintis seperti KM Sabuk Nusantara 47, 67, 39, dan 34 untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.
Selain itu, Anos juga meminta penambahan jam operasional kapal pada lintasan penyeberangan yang diprediksi mengalami lonjakan penumpang, seperti rute Galala-Namlea dan Hunimua-Waipirit. Kepadatan aktivitas di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon, terutama setiap awal pekan, juga menjadi perhatian. Keterbatasan luas area pelabuhan dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan total saat ribuan penumpang dan kendaraan, khususnya yang melayani rute ke Maluku Barat Daya, Pulau Buru, dan Buru Selatan, memadati pelabuhan.
Tak hanya transportasi laut, Anos Yeremias juga menyoroti isu krusial pasokan listrik. Ia mengkritisi terjadinya pemadaman listrik di Ambon beberapa jam sebelum rapat, bahkan di saat menjelang Idul Fitri. “Kalau di Ambon saja masih terjadi pemadaman, bagaimana dengan daerah kepulauan lainnya?” tanyanya retoris, mendesak PLN untuk memenuhi komitmennya dalam menyediakan layanan listrik 24 jam di seluruh Maluku dan menghapus pola pelayanan terbatas.
DPRD Maluku juga meminta PT Panca Karya untuk segera membenahi armada kapal penyeberangan yang mereka operasikan. Mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat kepulauan Maluku, pembenahan armada menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan aman.
Dengan sorotan terhadap berbagai aspek ini, DPRD Maluku berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kelancaran arus mudik dan kenyamanan masyarakat selama perayaan Idul Fitri. (TM-OL)
