TIFA MALUKU.COM, AMBON – Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Langkah konkret diwujudkan melalui pertemuan strategis bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan tim penyusun Roadmap atau Peta Jalan Pengendalian Inflasi periode 2025–2027. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Jumat (30/1/2026) ini, difokuskan pada perumusan langkah nyata dan solutif guna menekan berbagai faktor pemicu inflasi yang kerap terjadi di ibu kota Provinsi Maluku.
Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam arahannya menekankan bahwa dokumen peta jalan ini bukan sekadar tumpukan kertas administratif, melainkan memiliki peran strategis sebagai panduan perencanaan sekaligus instrumen edukasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini berfungsi untuk mengukur ketersediaan stok barang secara akurat, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan.
“Setiap daerah dituntut mampu mengidentifikasi secara tepat faktor apa saja yang menjadi penyebab inflasi, lalu mengambil langkah konkret penanganan melalui koordinasi rutin. Salah satunya adalah melalui rapat pengendalian inflasi yang harus digelar setiap pekan, agar pergerakan harga di lapangan selalu terpantau,” tegas Wattimena.
Berdasarkan data dan evaluasi yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, tercatat bahwa inflasi Kota Ambon pada periode sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pemicu utamanya berasal dari kelompok komoditas harga yang diatur pemerintah (harga administrasi), seperti tiket pesawat, bahan bakar minyak (BBM), cukai rokok, dan komoditas beras. Hingga saat ini, kontribusi terbesar tekanan inflasi masih bersumber dari kelompok barang yang sama. Oleh karena itu, Pemkot Ambon menegaskan perlunya koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur dengan Kementerian Perhubungan serta Kementerian ESDM, mengingat penetapan harga komoditas tersebut berada di kewenangan pemerintah pusat namun dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat daerah.
Selain faktor dari kebijakan pusat, tekanan inflasi juga sangat dipengaruhi oleh komoditas yang harganya bergejolak mengikuti pasokan dan musim, seperti ikan serta sayur-mayur. Penanganan komoditas ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Menanggapi hal ini, Wattimena menekankan pentingnya implementasi nyata dari peta jalan yang disusun, tidak boleh berhenti hanya di atas kertas atau pelaporan semata.
Salah satu contoh nyata yang disorot Walikota adalah fluktuasi harga ikan yang hampir selalu berulang setiap tahunnya. Menurutnya, hal ini sebenarnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari.
“Kenaikan harga ikan yang berulang setiap tahun itu pola dan waktunya sudah kita ketahui. Ini bisa diantisipasi dengan cara melakukan pembelian dan penyimpanan saat stok sedang melimpah dan harga murah. Kemudian, saat stok menipis dan harga mulai naik, kita bisa lakukan intervensi pasar dengan menjual kembali stok cadangan tersebut, atau bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
Selain ikan, komoditas lain seperti cabai rawit dan kebutuhan pokok lainnya juga menjadi perhatian utama. Pemkot Ambon akan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan, menetapkan alur distribusi yang efektif, serta mengamankan harga, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan di mana permintaan biasanya melonjak tinggi.
Lebih jauh, Pemkot Ambon juga mendorong inovasi jangka panjang melalui gerakan urban farming atau pertanian perkotaan. Pemanfaatan lahan-lahan kosong yang ada di lingkungan warga maupun fasilitas pemerintah digalakkan untuk ditanami komoditas pangan lokal. Langkah ini dinilai strategis guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menjaga ketersediaan pangan lokal yang stabil.
Dengan tersusunnya peta jalan ini, Pemkot Ambon berkeyakinan bahwa laju inflasi dapat dikendalikan dengan lebih baik, ekonomi masyarakat tetap terjaga, dan kesejahteraan warga Ambon semakin meningkat. (TM-OL)
