TIFA MALUKU. COM. Gubernur Maluku, Murad Ismail yang diwakili oleh dr. Meykal Pontoh selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi daerah program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Banggakencana) dan percepatan penurunan Stunting tahun 2023 yang bertempat di Hotel Santika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Kamis (16/02/2023)
Kegiatan tersebut mengusung tema” peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Banggakencana dan percepatan penurunan Stunting”.
Dalam arahannya Gubernur Maluku MI yang di bacakan oleh dr.Meykal Pontoh bahwa” ada 6 point’ penting yang harus di laksanakan sebagai satu landasan untuk bagaimana berupaya mendukung program penurunan Stunting di Maluku.
Dalam arahan itu di katakan Gubernur Maluku bahwa” Provinsi maluku menyambut baik kegiatan ini dengan harapan lewat momentum strategis dan penting ini, sehingga provinsi maluku mampu meningkatkan kualitas hidup, SDM hingga dapat bersaing dengan dunia luar dan sekaligus memberikan dampak terhadap penurunan angka stunting.
Berdasarkan hasil studi surf inggris indonesia tahun 2022 yang telah dilakukan proporsional dan profesional angka prevalensi balita stand tinggi di provinsi maluku tahun 2022 turun menjadi 26,1 dari 2021 sebesar 28 koma tujuh, penurunan angka prevalensi samsung ini juga tidak terlepas dari peran kerja keras kita semua yang di lapangan di koordinasi dikombinasikan dengan baik oleh tim penggerak PKK dalam hal ini para duta duta perangi stunting dan jajarannya yang selalu membuat terobosan terobosan bersama dengan instansi instansi terkait untuk percepatan penurunan starting di provinsi maluku.
Gubernur mengatakan” untuk itu atas nama pemerintah provinsi maluku Gubernur memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para duta perangi stunting atas prestasinya yang telah diberikan bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia di provinsi Maluku.
Sehubungan dengan program percepatan penurunan Stunting, kata Gubernur Maluku ada beberapa hal penting yang disampaikan Gubernur yakni” pertama : penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna komprehensif terpadu dan bersifat multi sektoral dengan man intensif dan pendampingan terhadap keluarga yang beresiko melahirkan bayi Stunting.
Kedua : kepada semua stekholder dan mitra sektor serta mitra untuk melakukan strategi strategi yang difokuskan mulai pada periode remaja serta calon pengantin pada masa kehamilan dan pada masa pasca persalinan serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan target menurunnya angka prevalensi standing 14% secara nasional di 2024 dan untuk maluku turun 2002 – 2008 menjadi 20%.
Ketiga : pemerataan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting tinggi di provinsi maluku tingkat wilayah kabupaten kota melalui program program pemberdayaan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat aspek kesehatan lingkungan air bersih sanitasi rumah sehat harus ter konsolidasi dan terintegrasi dengan baik.
Keempat dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan kemiskinan ekstrim diharapkan BKKBN yang mendapat tugas untuk menyiapkan data agar hasil pendataan keluarga tersebut dapat digunakan dalam rangka mendukung penetapan kebijakan dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim termasuk penurunan standing.
Disamping itu juga menyiapkan dan memberikan pelayanan berkenaan dengan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana serta intervensi percepatan penurunan stunting kepada keluarga miskin yang beresiko stunting,sehingga bidan, petugas lapangan, KB, BPKB desa, PPK dan kader posyandu, tim penggerak PKK dalam upaya pergerakan dan percepatan penginputan data, anak setiap bulan pada aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan sisi berbasis masyarakat yang selama ini dipakai dan untuk itu dapat memaksimalkan pengangkutannya sehingga benar-benar dapat memberikan gambaran terkait kondisi stunting khususnya di provinsi maluku.
Keenam : kepada seluruh jajaran agar dapat meningkatkan sineegitas, koordinasi dan kolaborasi antara OPD di instansi pemerintah, TNI, Polri dan swasta kemudian organisasi wanita organisasi kemasyarakatan lainnya tokoh agama, tokoh masyarakat perguruan tinggi agar meningkatkan strategi strategi yang berbasis ke daerah, kepada masyarakat terutama keluarga yang berisiko stunting.
Sehingga patut bekerjasama bahu membahu membangun secara bersinergi untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting di maluku. Pungkasnya (TM-05)
