TIFAMALUKU. COM **Ambon, 17 September 2026** — Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, menegaskan pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam membahas Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, mengingat kondisi fiskal daerah yang terbatas. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin rapat paripurna penyampaian rancangan dokumen tersebut di Gedung DPRD Maluku, Kamis (17/9/2026).
Sangkala menjelaskan bahwa perubahan anggaran diperbolehkan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, baik berupa pelampauan maupun tidak tercapainya target pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
“Kondisi fiskal daerah sangat menentukan ruang gerak kita dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, kita harus melakukan efisiensi secara cermat dan tepat — mempertimbangkan prioritas, urgensi kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Pembahasan, katanya, harus dilakukan secara menyeluruh dengan mencermati setiap perubahan pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk asumsi-asumsi dasarnya. Tujuannya agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat tanpa melampaui kemampuan keuangan daerah.
Sangkala juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, beserta jajaran atas kerja sama yang terjalin. Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan secara akuntabel dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat Maluku. (TM-OL)
