TIFA MALUKU. COM, **AMBON** — DPRD Provinsi Maluku menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan bahwa pembangunan jalan oleh pemerintah pusat melalui skema jalan nasional perlu diimbangi dengan strategi mandiri pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan baru.
Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025, Senin lalu.
“Ketergantungan pada proyek pusat tanpa diiringi optimalisasi potensi lokal belum mampu mendorong kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Selain proyek strategis nasional, DPRD juga menyoroti pengelolaan Pasar Mardika yang telah menelan anggaran sekitar Rp18 miliar. Dewan menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar di lapangan, termasuk keluhan keamanan di mana barang dagangan pedagang kerap dilaporkan hilang. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan oleh pemerintah daerah.
DPRD menegaskan, pemerintah wajib menjadi pihak utama yang bertanggung jawab memastikan fasilitas publik berjalan optimal dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat, khususnya para pedagang.
Sementara itu, dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menyampaikan laporan capaian kinerja pemerintah daerah. DPRD memberikan apresiasi atas capaian yang telah dipaparkan, namun mengingatkan bahwa forum paripurna adalah forum resmi sehingga setiap data yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar evaluasi yang transparan.
DPRD juga meminta dokumen lengkap LKPJ segera diserahkan untuk dibahas secara mendalam dan rinci.
“Kami berharap dokumen tersebut segera disampaikan kepada DPRD, agar dapat dipelajari dan dibahas secara komprehensif,” tegasnya.
Sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif ditekankan sangat penting, guna menjamin setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku. (TM-OL)
