TIFAMALUKU. COM **Ambon, 22 September 2026** — Komisi III DPRD Provinsi Maluku menyoroti serius pelaksanaan proyek sanitasi di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Persoalan mencuat terkait pemenuhan upah pekerja serta kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan oleh kontraktor.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, dalam rapat kerja bersama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Selasa (22/9/2026).
“Kontraktor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya harus di-*blacklist*. Saya tegaskan, Balai harus melakukannya,” tegas Allan.
Ia menekankan proyek sanitasi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tidak boleh dikerjakan sembarangan. Pengawasan juga perlu diperketat, terutama untuk proyek di wilayah kepulauan agar sesuai ketentuan kontrak.
Allan juga mendorong prioritas penggunaan kontraktor lokal Maluku. Selain lebih mudah diawasi, langkah ini juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha di daerah. “Masih banyak kontraktor yang mampu di Maluku. Mengapa harus cari dari luar kalau di dalam daerah sudah ada yang bisa mengerjakan dengan baik?” ujarnya.
Evaluasi kinerja kontraktor, katanya, tidak hanya soal penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Ia berharap masalah di Banda menjadi pelajaran berharga agar persoalan serupa tidak terulang di proyek-proyek pemerintah selanjutnya. (TM-OL)
