TIFA MALUKU. com, Mei 2026 –Setelah sempat mengalami berbagai kendala dan masa terhenti operasional, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pancakarya kini memasuki fase pembenahan menyeluruh. Direktur Utama Perumda Pancakarya menyatakan optimisnya bahwa dalam waktu dekat, kinerja perusahaan akan meningkat signifikan dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi Pemerintah Provinsi Maluku serta masyarakat luas.
“Selaku Direktur Utama, kami sangat optimis. Dalam hampir 6 bulan terakhir ini, kami fokus melakukan pembenahan di berbagai aspek. Jujur saja, keinginan kami untuk memberikan dividen kepada daerah sangat besar. Namun kami sadar, ada hal-hal fundamental yang harus dibenahi terlebih dahulu. Sumber pendapatan utama kami adalah kapal-kapal yang kami kelola. Jika armada belum dapat beroperasi dengan baik, tentu bagaimana mungkin kami bisa memberikan kontribusi optimal untuk daerah?” ujarnya dalam wawancara khusus.
Ia menjelaskan bahwa langkah konkret yang sedang dilakukan adalah mempersiapkan sejumlah armada agar segera dapat berlayar. “Insya Allah pada bulan Mei mendatang, kita akan mengoperasikan kembali kapal Tatihu Tanjung Kuat, Tatihu Tanjung Soleh, dan yang paling ditunggu adalah KMP Bahtera Nusantara,” katanya.
KMP Bahtera Nusantara disebut-sebut sebagai andalan utama. Kapal ini memiliki standar fasilitas yang lebih baik dan menjadi ikon armada Perumda Pancakarya. “Kalau boleh dibilang, kapal ini memiliki kesan yang lebih eksekutif dan nyaman. Tidak heran jika menjadi primadona masyarakat,” tambahnya.
Penundaan Bukan Tanpa Alasan
Terkait rencana operasional yang semula ditargetkan mulai Maret lalu namun belum terealisasi, Dirut menjelaskan bahwa hal ini bukan karena ketidakmampuan manajemen, melainkan karena proses penyempurnaan yang dilakukan secara hati-hati.
“Secara teknis sebenarnya kapal sudah layak berlayar. Namun kami tidak ingin terburu-buru. Kami tidak ingin ada hal-hal kecil yang nantinya justru mengganggu kenyamanan dan keamanan perjalanan, lalu masyarakat menilai kami tidak becus. Ada satu komponen penting yang sedang kami perbaiki, dan barangnya kami pesan dari Jakarta. Awalnya diperkirakan tiba pertengahan Maret, namun mundur menjadi pertengahan Mei,” jelasnya.
Ditanya mengenai tingkat kerusakan kapal yang sempat terbengkalai selama sekitar 3 tahun, Dirut memastikan kondisinya tidak dalam keadaan parah. “Sebenarnya tidak fatal. Hanya ada satu bagian, satu mata rantai saja yang perlu diganti. Mesin dan sistem utamanya masih sangat bagus. Perbaikan ini kami lakukan di galangan kapal Via Pioneer. Komponen yang kami pesan beratnya mencapai hampir 10 ton, jadi pengiriman memakan waktu sekitar 10 hari. Kami perkirakan barang sampai di sini sekitar tanggal 20-an Mei, sehingga jika tidak ada halangan, akhir Mei kapal ini sudah bisa masuk lintasan,” terangnya.
Untuk biaya perbaikan, Dirut menyatakan nilainya cukup besar mengingat masa terbengkalai yang cukup lama, namun angka tersebut sebanding dengan manfaat yang akan didapatkan. “Kami melakukan perhitungan matang. Semua biaya ini masuk dalam anggaran pembenahan, dan kami pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan hasil nyata,” katanya.
Tantangan Regulasi Dihadapi Bersama
Selain perbaikan fisik kapal, manajemen juga menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Salah satunya adalah proses perpindahan dokumen dari SIUPAL ke sistem Inaportnet yang saat ini menjadi standar nasional.
“Ini menjadi kendala teknis karena status hukum kami adalah Perumda, bukan PT. Ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga prosesnya membutuhkan waktu tambahan. Untuk mengatasi hal ini, kami menggunakan jasa agen profesional. Kami juga terbuka dengan masukan dari berbagai pihak agar proses ini dapat berjalan lancar,” ungkapnya.
Sebagai jaminan bahwa investasi perbaikan tidak sia-sia, Dirut menegaskan bahwa kapal-kapal ini dinyatakan layak operasi oleh tenaga ahli langsung dari produsennya. “Kami bawa teknisi dari Jakarta, dari perusahaan pembuatnya, sehingga mereka tahu persis spesifikasi dan cara perbaikannya. Hasilnya, mereka menyatakan kapal ini masih sangat layak dan mampu beroperasi kembali,” tegasnya.
Solusi untuk Konektivitas dan Harga Barang
Keberadaan armada yang kembali aktif diharapkan menjadi solusi nyata bagi pemerataan ekonomi. Sebagian besar lintasan yang akan dilayani masuk dalam skema subsidi, sehingga dapat menekan disparitas harga barang di daerah kepulauan.
“Ketika kapal-kapal ini beroperasi, biaya logistik menjadi lebih terjangkau. Otomatis harga kebutuhan pokok di daerah-daerah tujuan akan lebih stabil dan terjangkau. Ini sejalan dengan program Sapta Cita Gubernur Maluku, terutama dalam aspek konektivitas wilayah,” jelasnya.
Dirut juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima permintaan penambahan lintasan, termasuk dari Kabupaten Kepulauan Aru. “Bupati Aru bahkan sudah menelepon saya secara langsung menyampaikan keinginan masyarakat di sana agar terhubung lebih baik dengan pusat. Saya sampaikan bahwa karena kami berperan sebagai operator, maka permohonan resmi perlu disampaikan ke Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Dinas Perhubungan. Jika sudah ada keputusan resmi, kami siap menjalankannya,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menciptakan iklim yang kondusif. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung. Jika akses dan konektivitas berjalan lancar, maka kemajuan ekonomi Maluku bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan bersama,” pungkasnya. (***)
