TIFA MALUKU. COM,- Aksi unjuk rasa yang menuntut DPRD Provinsi Maluku menggunakan hak angket untuk memakzulkan Gubernur Hendrik Lewerissa, SH, LL.M, ternyata bukan sekadar perjuangan rakyat. Gerakan yang mengatasnamakan kelompok GEMINI dan sekelompok aktivis ini diduga kuat didorong oleh kepentingan politik elit tertentu yang mulai memanaskan mesin pencalonan Gubernur mendatang.
Hingga kini, tidak ada satu pun fraksi di DPRD Provinsi Maluku yang merespons tuntutan tersebut. Sikap diam parlemen ini justru menguatkan dugaan: aksi di jalan raya bukan lahir dari aspirasi masyarakat luas, melainkan strategi untuk mengikis wibawa petahana sebelum pertarungan elektoral resmi dimulai.
Secara permukaan, para pendemo menuntut pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. Namun, di baliknya tersusun agenda politik yang jelas:
– Menciptakan citra negatif bahwa pemerintahan Lewerissa bermasalah — padahal belum ada tuduhan spesifik yang terbukti secara hukum maupun di lembaga peradilan.
– Menekan DPRD agar terpaksa mengambil langkah politik yang merugikan Gubernur, kendati tak ada dasar hukum yang memadai.
– Mengalihkan perhatian publik dari berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, sehingga fokus beralih ke isu pertikaian antar-pemimpin.
– Mengganggu ritme kerja pemerintahan agar Gubernur terlihat sibuk menghadapi serangan politik, bukan bekerja melayani rakyat.
Singkatnya: tujuannya bukan meluruskan kesalahan, melainkan melemahkan lawan sebelum bertanding.
Peta Pilgub Mulai Terbuka, Siapa Diuntungkan?
Aksi ini terjadi di saat peta pencalonan Gubernur Maluku mulai memanas. Dua nama terkuat yang dipastikan bersiap maju ke gelanggang Pilgub sudah tampil ke permukaan, dan posisi Gubernur Lewerissa sebagai petahana sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra menjadi sasaran utama.
🔹 Ben-Hur Watubun — Ketua DPRD & Ketua DPD PDI Perjuangan
Telah menyatakan diri siap bertarung memperebutkan kursi nomor satu. Ia optimis mendapat dukungan penuh dari seluruh kader partai Banteng Moncong Putih. Sebagai pimpinan DPRD, posisinya sangat strategis — namun hingga kini tidak ada langkah resmi dari lembaga yang dipimpinnya untuk mengakomodir tuntutan angket. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah tekanan dari luar dimaksudkan untuk memaksa lembaga ikut bergerak demi kepentingan pencalonan pribadi?
🔹 Abdullah Vanath — Wakil Gubernur & Ketua DPW NasDem
Berambisi kuat naik ke posisi Gubernur dan sudah mulai mencuri perhatian publik dengan langkah-langkah politik mandiri. Sebagai Wakil Gubernur, ia berada di posisi yang paling diuntungkan jika citra pemerintahan memburuk — meskipun belum ada keterlibatan langsung yang terungkap.
🔹 Hendrik Lewerissa — Gubernur & Ketua DPD Gerindra
Sementara dua nama di atas sibuk memanaskan mesin politik, Gubernur justru tetap fokus bekerja: lobi ke pusat berhasil membawa kemajuan di bidang perumahan, pendidikan, kesehatan, perikanan, hingga pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung masyarakat. Capaian nyata inilah yang menjadikannya kandidat terkuat sekaligus sasaran utama serangan dini.
Mengapa DPRD Tak Bergeming?
Fakta bahwa tidak ada fraksi yang mengajukan usul angket menunjukkan:
– Anggota dewan memahami tidak ada dasar hukum yang cukup untuk memakzulkan Gubernur.
– Masyarakat mulai sadar ini bukan gerakan rakyat murni, melainkan permainan elit.
– Memaksakan angket tanpa bukti kuat justru akan merugikan DPRD sendiri di mata pemilih.
Aksi tuntutan angket terhadap Gubernur Hendrik Lewerissa adalah manuver politik menjelang Pilgub Maluku 2026. Bukan perbaikan pemerintahan, melainkan upaya mengikis wibawa petahana agar peluang calon lain terbuka lebih lebar. Ben-Hur Watubun dan Abdullah Vanath — dua nama yang bersiap maju — adalah pihak yang paling diuntungkan jika gerakan ini berhasil memecah dukungan masyarakat. Namun tanpa dukungan dari dalam parlemen, upaya ini berisiko menjadi angin lalu yang justru memperlihatkan siapa yang bekerja untuk rakyat, dan siapa yang bekerja untuk kursi kekuasaan. (***)
