Tifa Maluku.Com – Pemerintah Provinsi Maluku dalam tahun anggaran 2022 tidak menyiapkan dana untuk pembayaran lahan Rumah Sakit Dr Haulussy Ambon, kepada pihak manapun selama persoalan sengketa belum terselesaikan secara hukum.
Hal ini ditegaskan Kepala Biro Pemerintah Setda Maluki, Boy Kaya saat ditemui redaksi Tifa Maluku.Com diruang kerjanya kemarin.
“Tahun anggaran 2022, Pemprov Maluku tidak menyiapkan anggaran untuk pembayaran lahan RSUD Dr Haulussy Ambon. Hal ini sesui dengan keputusan bersama antara Pemrov dengan DPRD Maluku. Menggingat ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan yang komplait dan mengadu ke DPRD Maluku. Sehingga untuk sementara, Pemprov tidak akan membayar ke pihak manapun sampai ada kejelasan terkait status lahan RSUD Dr Haulussy Ambon,” kata ia.
Terkait pihak-pihak mana saja yang mengaku sebagai pemilik lahan RSUD Dr Haulussy Ambon, kata ia ada empat keluarga yang mengaku sebagai alih waris atas lahan tersebut yang mengadu ke DPRD provinsi Maluku.
“Dalam rapat bersama dengan DPRD Maluku, ada empat keluarga yang mengaku sebagai alih waris yaitu Alfons, Wattimena, Tisera dan satunya saya lupa” ujar ia.
“Kita akan bayar kalau status lahan itu sudah jelas siapa pemiliknya,” pungkas ia. (TM-03)
