TIFAMALUKU.COM, AMBON — 23 April 2026 – Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menganggap rekomendasi DPRD sekadar seremonial. “Rekomendasi sudah jelas, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya usai sidang paripurna LKPJ 2025.
Ia juga menyentil pemerintah pusat: efisiensi anggaran harus menyeluruh, tidak hanya dibebankan ke daerah. Pusat diminta memangkas lembaga yang tidak bermanfaat agar alokasi fiskal bisa lebih banyak membantu daerah tertinggal seperti Maluku.
“Daerah jangan hanya dibebani, tapi juga harus diperkuat. Kalau semua bergerak bersama, pembangunan akan lebih tepat sasaran,” pungkas Benhur. (TM-OL)
