TIFA MALUKU.COM, AMBON – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, melontarkan pernyataan keras dan tegas usai rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memandang rekomendasi dewan sekadar formalitas atau agenda seremonial belaka, melainkan menjadikannya arahan strategis yang wajib diterjemahkan ke dalam langkah kerja nyata dan terukur.
Tidak hanya menyoroti kinerja pemerintah provinsi, politisi dari PDI Perjuangan ini juga menyentil pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan secara nasional harus diterapkan secara adil, menyeluruh, dan dimulai dari struktur pemerintahan di tingkat pusat, bukan hanya membebankan seluruh penghematan kepada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Pernyataan tegas ini disampaikan Benhur Watubun kepada wartawan di gedung dewan, Kamis (23/4/2026), tak lama setelah memimpin jalannya sidang paripurna penetapan rekomendasi LKPJ. Ia menegaskan, setiap catatan, masukan, dan usulan yang disampaikan DPRD merupakan hasil pendalaman dan evaluasi objektif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun terakhir. Oleh sebab itu, dokumen tersebut memiliki bobot dan fungsi krusial bagi perbaikan tata kelola ke depan.
“Saya kira rekomendasi yang telah disampaikan tadi sudah sangat jelas dan tegas isinya. Kami meminta pemerintah daerah tidak sekadar menerima, tetapi benar-benar mencermati setiap poin dengan seksama, lalu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan seremonial, ini arahan perbaikan,” ujar Benhur dengan nada serius.
Ia menekankan bahwa rekomendasi dari lembaga legislatif memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen pengawasan jalannya pemerintahan, sekaligus dorongan kuat untuk memacu perbaikan kualitas tata kelola, peningkatan pelayanan publik, serta efektivitas seluruh program pembangunan di bumi Nusa Laut ini.
Kondisi fiskal negara dan daerah yang sedang dalam keadaan ketat, menurut Benhur, justru menuntut kehati-hatian dan ketelitian luar biasa dalam menentukan prioritas belanja. Penggunaan uang rakyat tidak boleh lagi terjadi pemborosan atau pengalokasian pada hal-hal yang tidak mendesak. Di sinilah peran rekomendasi DPRD menjadi sangat relevan untuk memastikan anggaran digunakan pada tempatnya.
“Di tengah ruang fiskal yang sempit, pemerintah harus lebih cermat memilah kebutuhan. Jangan sampai anggaran habis untuk hal yang tidak prioritas, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi. Karena itu, kami minta pemda serius menindaklanjuti catatan yang kami berikan,” tambahnya.
Sentilan Keras untuk Pemerintah Pusat
Isu efisiensi anggaran menjadi sorotan utama yang disampaikan Benhur. Ia menilai kebijakan penghematan yang saat ini digalakkan pemerintah pusat tidak boleh hanya menjadi beban bagi pemerintah daerah. Efisiensi harus dimulai dari rumah sendiri, yaitu dengan memangkas birokrasi, struktur, hingga lembaga-lembaga di tingkat pusat yang dinilai tidak lagi memiliki fungsi strategis atau tidak memberikan dampak manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
“Kita minta kebijakan ini harus dikoordinasikan dengan baik dan diterapkan secara adil. Pemerintah pusat juga harus mengefisiensi diri, termasuk berani memangkas lembaga-lembaga atau struktur yang tidak bermanfaat dan hanya membebani anggaran negara. Jangan hanya daerah yang disuruh hemat, tapi pusat tetap berjalan boros,” tegasnya.
Menurut pandangan Ketua DPRD ini, jika efisiensi dilakukan secara menyeluruh dan merata mulai dari pusat hingga daerah, maka ruang fiskal nasional akan semakin terbuka dan sehat. Kondisi ini seharusnya menjadi modal utama bagi pemerintah pusat untuk lebih banyak membantu daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan pembangunan besar, seperti Provinsi Maluku.
Ia mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan kembali pentingnya sinergitas. DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat harus bergerak seirama dan sejalan agar pembangunan di Maluku dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Kalau semua bergerak bersama dengan prinsip hemat dan kerja nyata, pembangunan akan lebih tepat sasaran. Daerah jangan hanya dibebani aturan dan kewajiban, tapi juga harus diperkuat kapasitas dan dukungannya agar mampu melayani rakyat dengan baik,” tandas Benhur Watubun mengakhiri pernyataannya. (TM-OL)
