Benhur Watubun: Maluku Tak Bisa Dibangun dengan Kebijakan Biasa

oleh -1 views
{"source_type":"vicut","data":{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"cover","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"2XTVY19E-HS1R-D5P8-OX02-JHHTHE57J9YX","pictureId":"2XTVY19E-HS1R-D5P8-OX02-JHHTHE57J9YX","capability_name":"capcut_photo_editor"},"tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"client_key":"aw889s25wozf8s7e","source_type":"vicut","source_platform":"mobile_2","appVersion":"20.1.0","enterFrom":"cover","os":"android","product":"vicut","editType":"image_edit","region":"ID","picture_id":"2XTVY19E-HS1R-D5P8-OX02-JHHTHE57J9YX","pictureId":"2XTVY19E-HS1R-D5P8-OX02-JHHTHE57J9YX","capability_name":"capcut_photo_editor"}"}

TIFAMALUKY. COM, **AMBON, 19 Agustus 2026** — Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, menyampaikan pesan mendalam dalam Rapat Paripurna memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku. Mengusung tema “Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri”, ia menegaskan bahwa karakter Maluku sebagai daerah kepulauan menuntut pendekatan pembangunan yang berbeda dari wilayah daratan.

 

Benhur mengakui ada capaian yang patut disyukuri, namun ketimpangan pembangunan dan tingginya biaya pelayanan publik masih menjadi persoalan utama. Masyarakat Maluku tersebar di ratusan pulau, sehingga penyediaan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur membutuhkan biaya jauh lebih besar dibanding daerah daratan. Sayangnya, formula Dana Alokasi Umum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi biaya kepulauan tersebut.

 

“Maluku tidak bisa dibangun dengan kebijakan biasa. Kita butuh pendekatan yang mengenal karakter kepulauan,” tegas Benhur.

 

Benhur mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan **RUU Daerah Kepulauan**. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum yang adil, dengan memperhitungkan luas wilayah laut, ketersebaran penduduk, serta tingginya biaya konektivitas dan pelayanan publik.

 

– Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, bukan sekadar menjadikan mereka penonton di tanah sendiri

– Hak masyarakat adat harus dijamin dalam kepastian hukum sesuai UUD 1945 — pembangunan tidak boleh mengorbankan wilayah adat

– Nilai **Pela Gandong** harus terus dijaga sebagai modal sosial memperkuat persatuan masyarakat Maluku.

 

Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pembangunan. Ia meminta maaf atas target yang belum tercapai secara maksimal dan menegaskan pembangunan Maluku harus tetap berpijak pada kearifan lokal dan semangat persaudaraan. Peringatan HUT ke-81 menjadi momentum bersama: memastikan pembangunan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi menghadirkan keadilan di seluruh pulau Maluku. (TM-OL)

 

 

Tentang Penulis: tifamaluku

Nama Lengkap : Ongen Lekipiouw, S. Sis Jabatan : Pimpinan Perusahaan/Redaksi Alamat : Jalan Dr Kayadoe Kudamati