TIFA MALUKU. COM – Seluruh insan pendidikan di Indonesia, termasuk Maluku menjadikan 2 Mei sebagai hari bersejarah. Di momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ini, masih banyak persoalan pendidikan yang belum dituntaskan, termasuk di Maluku.
Kualitas pendidikan di bumi raja-raja masih tergolong sangat rendah. Terbukti dari 38 Provinsi, Maluku menempati urutan 4 terbawah di Indonesia.
“Untuk pendidikan kita di Maluku terutama pendidikan menengah atas, termasuk SMP, SD juga ini masih menjadi keprihatinan bersama. Karena mutu dan kualitas kita masih sangat di bawah dibandingkan dengan rata-rata 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan ini memang menjadi tantangan kita tersendiri,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Selasa (02/05/2023).
Dikatakan, ada dua hal penyebab mutu, dan kualitas pendidikan di Maluku masih sangat rendah, diantaranya infrastruktur dan minimnya tenaga guru. Terbukti ruang kelas, laboratorium, dan sebagainya di setiap jenjang pendidikan masih sangat kurang.
“Kalau dilihat belum terpenuhi secara keseluruhan sesuai indikator yang ditetapkan. Nah ini persoalan dengan anggaran,” ucapnya.
Selain itu, masih kurangnya tenaga Guru, khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Kta untuk SMA/SMK masih kekurangan tenaga guru yang cukup besar. Kemarin di LKPJ, kita membahas hasil hitungan yang dia bisa mendekati ke peningkatan mutu, dan kualitas itu kecuali kita ada penambahan kurang lebih 1310 Guru, dan ini problem kita,” cetusnya.
Menurutnya, dari tes P3K dengan kuota 3000, namun yang lolos hanya 500 lebih.
“Jadi ini yang menjadi problem, sepanjang 2 hal itu belum terpenuhi tetap mutu dan kualitas kita pendidikan kita pasti akan di bawah terus,” imbuhnya.
Namun di satu sisi, kata Atapary mutu dan kualitas pendidikan dikatakan rendah, juga disebabkan hak-hak Guru belum dibayarkan dengan baik.
“Guru ini, kita selalu mempertanyakan di dinas, dan ini selalu kaitan dengan data yang apa masih belum tepat data, karena memang belum diverifikasi dan sebagainya. Nah ini kembali lagi kaitan dengan apa kinerja kita yang masih lemah, kaitan dengan penataan eee Manajemen Pendidikan, termasuk hak hak guru harus segera di realisasi,” pungkasnya. (TM-06)
