TIFA MALUKU.COM – Kinerja pengelola kapal motor penyeberangan (KMP) di Maluku patut dipertanyakan, pasalnya anggaran subsidi yang telah digelontorkan pemerintah pusat (Pempus) untuk operasional tidak mampu dipergunakan dengan baik.
Alhasil puluhan miliar dikucurkan Pempus, hampir setengahnya harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat lantaran tidak mampu dikelola oleh pengelola KMP dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Ini membuktikan adanya ketidakmampuan pengelolaan dana subsidi BBM oleh BUMD,”ujar Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias, kemarin.
Dikatakan, dalam rapat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku dan mitra lainnya Selasa 27 Februari, diketahui dari dana subsidi Rp97 miliar yang digelontorkan ke pengelola BUMD, hanya Rp64 miliar yang terserap.
Sementara Rp32 Miliar, yang merupakan sisa dari dana subsidi terpaksa harus dikembalikan ke Pempus, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, dikarenakan ketidakmampuan BUMD dalam mengelola dana subsidi.
“Ketidakmampuan pengelolaan dana subsidi BBM oleh BUMD di kabupaten, terkecuali kota Ambon,”ungkapnya.
Pengembalian dana Subsidi, lanjut Anos sangat merugikan masyarakat selaku pengguna armada, yang seharusnya menikmati pelayanan baik.
Sebagai tindak lanjut, dirinya mendesak (BPTD) Kelas II Maluku untuk melaporkan pengelola KMP ke aparat penegak hukum, sebagai akibat dari ketidakbecusan dalam penggunaan anggaran.
“Selama ini rakyat selalu di rugikan, uangnya ambil tetapi macet kapalnya di terlantarkan, sehingga yang rugi orang Maluku. Dana sudah ada tetapi, tidak bisa digunakan dengan baik,”tandasnya. (TM-05)
