TIFAMALUKU.COM – Kota Ambon menjadi lokasi khusus (Lokus) “Penelitian dan Workshop RAW Model DMC untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia” (Analisis Terhadap Variabel Antiseden dan Variabel Konsekuensi dari DMC), yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Workshop sekaligus pengumpulan data bagi pelaku UMKM kota Ambon, dilaksanakan pada Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota, Kamis (15/8/24) dengan menghadirkan tim peneliti yakni Prof. Budi Haryanto dan Baretha Titioka.
Kehadirian tim peneliti di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, diterima oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ronald H. Lekransy, mewakili Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya.
Dalam arahan singkat yang disampaikan Lekransy yang juga Plt. Kadis Kominfo kota Ambon, berterimakasih kepada Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sebelas Maret, Prof. Budi Haryanto, karena telah memilih Ambon sebagai lokus.
“Bagi kami ini menarik karena setiap penelitian yang dilakukan, kajian-kajiannya berimplikasi positif bagi rencana Pembangunan daerah, sehingga kami selaku Pemerintah Kota mengucapkan terima kasih, karena memilihi Ambon sebagai lokus workshop,” ungkapnya.
Dirinya menegaskan keberadaan UMKM ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian bagi suatu daerah, termasuk kota ini. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kesiapan dalam mengembangkan UMKM.
“Dengan demikian kita berharap bahwa kedepan UMKM lebih masif untuk mensosialisasikan produknya lewat semua kanal sosial media (sosmed) yang dimiliki, Pemerintah Kota (Pemkot) juga akan memfasilitasi pengembangan dan pemasaran semua produk yang dimiliki,” terangnya.
Tambahnya, dengan begitu selain meningkatkan ekonomi daerah, UMKM juga sejahtera dan tentunya para costumer dipermudahkan dengan pemanfaatan sosmed tersebut.
“Ambon maju dan dapat mencapai Kota yang smart. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam UMKM tentunya dapat membantu indeks presepsi terkait dengan pelayanan publik berbasis elektronik,” pungkasnya. (TM-17)