Tifa Maluku. Com – Diakhir masa jabatan Wali kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Syarief Hadler yang akan berakhir pada Mey 2022, Pemerintah Kota Ambon terlilit hutang kepada pihak ketiga yang mencapai Rp 100 miliar.
Dari pernyataan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Ambon, Ari Sahertian dalam kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan Nusaniwe belum lama ini, hutang Pemkot Ambon kepada pihak ketiga yang harus dibayar 2022 ini sebesar Rp 100 miliar.
“Dalam kegiatan Pansus Keuangan Daerah di Jakarta, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Apries. B. Gaspersz. S. ST bahwa hutang Pemkot yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga 2022 ini senilai Rp 100 miliar, ” kata Sahertian.
Menurut Sahertian, hutang Rp 100 miliar ini harus diselesaikan sebelum akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Syarief Hadler.
“Kita berharap, sebelum akhir masa jabatan keduanya harus selesaikan hutang ini, ” ujar ia.
Sementara itu, salah satu kontraktor yang enggan menyebutkan namanya mengakui, sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pemkot Ambon terkait pembayaran proyek-proyek milik Pemkot Ambon yang telah selesai dikerjakan sejak 2011 lalu.
“Awalnya Pemkot Ambon janji Januari, tetapi dicek katanya di tunda pembayaran hingga febuari. Namun ketika dicek kembali, katanya Maret baru dibayar bahkan info terkahir yang kita dapat nanti diselesaikan pada April 2022,” kesal sumber.
Sumber berharap hutang Pemkot kepada pihak ketiga segera diselesaikan.
“Kita harap, Pemkot Ambon segera membayar apa yang menjadi hak kita (Kontraktor-red). Kita juga berharap, DPRD Kota Ambon juga tidak tutup mata dengan persoalan ini. DPRD Ambon jangan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. DPRD Ambon harus bersuara dengan keras dan tegas agar ada itikad baik Pemkot Ambon untuk membayar hutang kepada pihak ketika. Sebagai masyarakat kita sangat kecewa dengan lembaga DPRD Ambon yang tidak punya taring untuk mendesak pemerintah, ” sesal sumber. (TM-04)
